SULUT, TotabuanExpress.co.id – Permasalahan anggaran bantuan untuk sanggar-sanggar seni budaya di Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dikritisi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut mempersoalkan program tersebut yang dinilai kurang diakses seluruh kabupaten kota.
Kritik ini mencuat saat Komisi IV DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut, Rabu (15/1), di ruang rapat komisi. Saat itu Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Yusra Alhabsy mempertanyakan, tentang langkah dinas tersebut mensosialisasikan ke daerah-daerah terkait program bantuan kelompok seni budaya itu.
“Pernah tidak mereka (kelompok sanggar seni budaya, red) dikumpul. Makanya kehadiran kami di sini untuk mengecek. Bolmong dan Sangihe mampu tidak memasukan? Apalagi kalau orang-orang sudah tua, mampu tidak mengkses. Pasti tidak mampu,” ungkap Yusra.
Persoalan ini ikut disambung Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pangemanan. Ia mengungkapkan, ini masalahnya mekanisme terkait pengusulan. Menurutnya, ini jangan hanya dikoordinasi satu atau dua kabupaten kota saja.
“Ini kalau disampaikan tidak sulit tapi yang dipertanyakan kalau mau diganti ya diganti. Tapi bapak tadi sudah menyampaikan tidak bertanggung jawab karena masih kepemimpinan yang lama,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut tersebut.
Menurutnya, jangankan di bagian Bolmong dan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) saja kurang dijangkau terkait bantuan sanggar seni ini. “Karena masih didominasi Manado dan Minahasa,” ujar Pangemanan.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Sulut sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas, Jenry Sualang, merespon tentang pernyataan yang menyebut tidak bertanggung jawab.
“Saya tidak bilang tidak bertanggung jawab tapi saya hanya menerima dari sebelumnya (kepala dinas sebelumnya, red),” tuturnya.
(tim te)
