SULUT, TotabuanExpress.co.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulut.
Dasar acuan pemanggilan kedua dinas ini terkait polemik virus corona. Para wakil rakyat ingin mengecek sudah sampai di mana kinerja dari Dinkes dan Dispar mengantisipasi supaya wabah ini tidak masuk di Sulut.
Salah satu hal yang didapati dari kasus ini adalah isu kepanikan berlebih terhadap wisatawan asal China. Ada warga yang meminta Dispar untuk menghentikan ketakutan ini. Hal itu pun diletupkan oleh legislator gedung cengkih.
“Pada prinsipnya Dispar harus menghentikan isu kepanikan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Tadi malam saya berkeliling di mana ada pusat turis asing, terlebih khusus turis China yang ada di Manado. Luar biasa, setiap turis China melewati orang Manado langsung menutup mulut,” ujar Koordinator Komisi IV, Billy Lombok, Selasa (28/1) di Ruang Rapat Komisi IV.
Menurutnya kepanikan yang diciptakan oleh media sosial berdampak buruk terhadap kehadiran turis asing asal negeri tirai bambu yang berkunjung di Sulut.
“Kepanikan ini luar biasa dan media seolah-olah kejang-kejang yang ada di China juga subjek ketakutan ada di Indonesia,” lanjutnya.
“Ini harus dihentikan. Jadi derasnya arus informasi media sosial lewat publikasi maupun pernyataan orang itu harus diimbangi oleh Dinas Pariwisata. Entah bagaimana caranya karena itu sudah tugas dari Dinas Pariwisata. Nanti lewat media center provinsi itu harus diimbang atau setidaknya dikalahkan. Caranya bagaimana pasti dinas ini lebih tau cara komunikasinya,” tandasnya.
Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Hendry Kaitjily bakal menindaklanjuti persoalan ini.
“Kami dari dinas bakal menanggulangi persoalan ini. Untuk langkah awal kami akan mengundang media supaya pemberitaan ini menjadi satu pintu,” tutup Kaitjily.
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Careig Runtu dan dihadiri anggota Melky Pangemanan, Melisa Gerungan, Richard Sualang, Fanny Legoh dan Nursiwin Dunggio serta Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus Kordinator Komisi IV Billy Lombok.
(Eka Egeten)
