TUTUYAN, TotabuanExpress.co.id – Rapat Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) digelar.

Agenda tersebut dihelat lantai ll Kantor Bupati Boltim dan dipimpin langsung Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Christiano E. Talumepa, S.H., M.Si., Kamis (19/11/2020).

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sonny Warokka yang juga Ketua Desk Pilkada Boltim menyampaikan beberapa hal penting diantaranya terkait Pilkada 9 Desember 2020.

“Pilkada itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan tahapan sudah berproses. Dalam pelaksanaan nanti yang harus diterapkan adalah protokol kesehatan penanganan Covid-19. Kemudian ada surat edaran Menteri Dalam Negeri  (Mendagri,red) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara   (Menpan,red) berkaitan dengan netralitas ASN dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan nantinya,” terang Warokka.

Di tempat yang sama, Pjs Bupati Christiano Talumepa S.H, MSi, menyampaikan, puji syukur karena apa yang disampaikan Sekda selaku ketua, sudah berjalan atau berproses terkait tugas Desk Pilkada. Yang pasti lanjut Talumepa, bahwa ada empat tugas sebagaimana yang telah tertuang dalam Keputusan Desk Pilkada.

“Yang pertama melakukan pemantauan terhadap tahapan pelaksanaan pilkada sampai pada hari H 9 Desember. Pilkada ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tugas ini memang berat karena tim harus berada pada tahapan pelaksanaan dalam melakukan proses pemantauan. Ini dilakukan sesuai Tupoksi masing-masing terutama camat di garda terdepan,” ujar Kadis Kominfo Provinsi Sulut ini.

Disebutkan Talumepa, tugas kedua adalah melakukan inventarisasi terhadap potensi hal-hal apa yang menjadi sumber agar tidak jadi masalah ataupun ada permasalahan yang sudah terjadi.

“Setelah itu harus melakukan antisipasi ada hal yang bisa jadi menimbulkan masalah contoh, tahapan kampanye masih terjadi pengumpulan masa yang tidak mengikuti protokol penanganan Covid-19 dan yang telah diamanatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang di breakdown Maklumat Kapolri,” tegasnya.

Baca Juga :   Pelayanan Maksimal, Masyarakat Apresiasi Kadis DPMPTSP

Ia menambahkan, saat ini masih terjadi konvoi yang begitu panjang akibat pengerahan massa. Kendala memang Desk Pilkada punya keterbatasan dalam penegakan aturan, karena keterbatasan personil.

“Setiap hari harus dilakukan evaluasi terhadap temuan yang terjadi di lapangan kemudian, memformulasi alternatif penyelesaian persoalan yang sudah terjadi,” imbuhnya.

Dikatakannya, tugas tim adalah melaporkan ke Gubernur, Menteri Dalam Negeri secara berjenjang, kemudian melakukan koordinasi melalui sinergitas tugas tim.

“Oleh karena itu, saya sangat berharap di bawah kendali sekda agar dapat mendrive tim dengan baik. Terutama para camat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar dapat mengkoordinir dan menggunakan potensi sumber daya sangadi dan aparat desa,” tutur Talumepa.

Ia menegaskan, camat harus melaporkan kepada Sekda selaku ketua tim terhadap hasil pantauan di lapangan, jangan sampai camat tidak mengetahui siapa ketua tim Desk Pilkada.

“Artinya bahwa kita harus saling mengetahui, Siadigiba siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, dimana dikerjakan dan bila mana itu dikerjakan atau berapa banyak yang dilaksanakan. Dari Siadigiba ini kemudian dipetakan peran dan fungsi masing masing dalam desk pilkada ini,” tandasnya.

Diketahui, rapat Desk Pilkada turut dihadiri unsur Pemerintah Daerah (Pemda) serta dari TNI/Polri. (*Rey)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here